BNI Hi-Movers, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan sistem electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar. Rencana ini tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (Raperda PPLE), Selasa (11/1/2023).

 

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman mengatakan, tujuan penerapan ERP adalah untuk mengurai kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta. "Itu kan udah berjalan lama, sebelum saya mungkin sudah ada koordinasi. Itu kan tujuannya untuk bagaimana pengaturan volume kendaraan bisa diatur jam operasionalnya," kata Latif di Jakarta, Selasa.

Lantas, apa itu ERP?

Dilansir dari UMY, ERP adalah penerapan jalan berbayar berbasis elektronik. ERP bertujuan mengurai kemacetan dan tarifnya berbeda-beda sesuai kondisi kemacetan suatu jalan. Sistem ERP menggunakan monitor electronic dan on-board unit pada kendaraan, sehingga dapat mendeteksi kendaraan yang memasuki daerah-daerah ERP.

 

Sesuai namanya, jika melewati daerah ERP pada waktu tertentu, kendaraan pribadi dapat dikenakan biaya. Dengan demikian, pengguna kendaraan pribadi memiliki dua pilihan, yakni melanjutkan perjalanan dengan membayar tarif atau mencari jalur lain. Selain itu, masyarakat juga bisa memilih menggunakan moda transportasi lain yang diizinkan melintasi area tersebut, seperti angkutan umum.

 

Adapun menurut Dinas Perhubungan DKI Jakarta, ERP adalah metode pengendalian lalu lintas untuk mengurangi permintaan penggunaan jalan sampai pada suatu titik di mana permintaan penggunaan jalan tidak lagi melampaui kapasitas jalan. Sistem ini diterapkan di jalan raya perkotaan, dengan tujuan mengatasi kemacetan melalui pembatasan kendaraan.

 

Karakteristik ERP atau sistem jalan berbayar ini masuk dalam ranah penegakan hukum atau law enforcement, sehingga perlu ditunjang teknologi yang andal.

Tujuan dan manfaat ERP di Jakarta

 

Dikutip dari laman Dinas Perhubungan DKI Jakarta, ERP adalah suatu metode pengendalian lalu lintas dengan berbagai tujuan dan manfaat. Selain mengurai kemacetan, sistem ini juga bertujuan untuk:
- Salah satu strategi pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu, pada waktu dan jalan tertentu, dalam rangka manajemen kebutuhan lalu lintas guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas serta mengendalikan pergerakan lalu lintas.

- Salah satu rencana aksi dalam kegiatan inti di bidang transportasi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (terdapat dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011).

- Salah satu program pengendalian lalu lintas (Transport Demand Management/TDM) yang dapat dikembangkan dan dilaksanakan sebagai salah satu kebijakan pendukung dalam mendukung sistem transportasi.

- Hasil penerimaan dari sistem ERP akan digunakan hanya untuk biaya peningkatan pelayanan angkutan umum massal berbasis jalan dan peningkatan kinerja lalu lintas jalan.

Tercantum dalam Raperda, Selasa, ERP diberlakukan setiap hari mulai pukul 05.00 WIB sampai 22.00 WIB.

 

Dinas Perhubungan DKI telah mengusulkan tarif melintasi jalan berbayar atau ERP, yakni mulai Rp 5.000 sampai Rp 19.000. Adapun bagi pelanggar, akan dikenakan denda sebanyak 10 kali lipat dari tarif normal. Denda dari pelanggar ini selanjutnya akan masuk ke rekening kas daerah.

Sementara itu, ada 25 jalan yang kemungkinan akan diberlakukan sistem berbayar. Berikut rinciannya:

- Jalan Pintu Besar Selatan

- Jalan Gajah Mada

- Jalan Hayam Wuruk

- Jalan Majapahit

- Jalan Medan Merdeka Barat

- Jalan M Husni Thamrin

- Jalan Jend Sudirman

- Jalan Sisingamangaraja

- Jalan Panglima Polim

- Jalan Fatmawati (Simpang Jalan Ketimun 1-Simpang Jalan TB Simatupang)

- Jalan Suryopranoto

- Jalan Balikpapan

- Jalan Kyai Caringin

- Jalan Tomang Raya

- Jalan Jend S Parman (Simpang Jalan Tomang Raya-Simpang Jalan Gatot Subroto)

- Jalan Gatot Subroto

- Jalan MT Haryono

- Jalan DI Panjaitan

- Jalan Jenderal A Yani (Simpang Jalan Bekasi Timur Raya-Simpang Jalan Perintis Kemerdekaan)

- Jalan Pramuka

- Jalan Salemba Raya

- Jalan Kramat Raya

- Jalan Pasar Senen

- Jalan Gunung Sahari

- Jalan HR Rasuna Said.

Sumber: Kompas